Mogok Ancam Enam Bandara

JAKARTA – Pelayanan enam bandara di kawasan timur Indonesia, yakni Bandara Hasanuddin Makassar, Bandara Sepinggan Balikpapan, Bandara Frans Kaisiepo Biak, Bandara Sam Ratulangi Manado, Bandara Pattimura Ambon, dan Bandara Adisutjipto Jogjakarta terancam lumpuh pada 7-9 Mei mendatang. Penyebabnya, para karyawan PT Angkasa Pura I (PT AP I) yang mengelola bandara-bandara itu pada hari tersebut berencana mogok.”Seluruh persiapan mogok sudah siap,” kata Ketua Umum Serikat Pekerja PT Angkasa Pura I Itje Julinar di LBH Jakarta kemarin (4/5). Dia mengungkapkan, meski mogok, pengaturan lalu lintas udara seperti landing dan take off pesawat terbang tetap dilayani.

Kegiatan yang lain seperti sekuriti bandara serta screening penumpang dan barang berhenti total. “Kami tidak bisa meminta airline berhenti. Tapi, apakah mereka berani memuat penumpang dan barang yang tidak melalui pemeriksaan bandara?” tambahnya.

Untuk hari pertama, Rabu (7/5), karyawan akan mogok enam jam. Hari berikutnya mereka mogok 12 jam mulai pukul 06.00 sampai 18.00. Pada hari ketiga, mereka mogok 24 jam penuh. “Kalaupun ada negosiasi, mogok tetap berjalan sampai ada keputusan final,” tambahnya.

Sadar bahwa tindakan tersebut akan merugikan, Itje meminta masyarakat memahami aksi karyawan. “Mogok adalah alat terakhir kami,” ujarnya. Perempuan paro baya itu menjelaskan, sejak 2004 usaha karyawan mendapatkan hak-haknya yang meliputi gaji pokok, tunjangan hari tua, dan kesehatan pensiun mental.

“Peralatan di bandara kita seadanya. Kalau sumber daya manusianya bekerja tidak maksimal, itu berbahaya. Mogok ini adalah usaha kami mendapatkan hak yang nanti memperbaiki kinerja,” ujar itje. Dia menambahkan, meski rencana mogok telah disampaikan ke direksi pada 17 April lalu, para petinggi PT Angkasa Pura I tak memenuhi tuntutan karyawan.

“Puncaknya adalah terjadi deadlock antara direksi dan serikat pekerja yang membahas penerapan PKB (perjanjian kerja bersama),” ujarnya. Dengan aksi mogok, tambahnya, serikat pekerja berharap direksi mau memenuhi tuntutan karyawan. Bagaimana jika tidak? “PT Angkasa Pura I membawahi 13 bandara. Jika tidak dipenuhi, bandara yang tidak ikut mogok kali ini akan bergabung,” ujarnya.

Ketua Umum Forum Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono mengungkapkan, selain mendukung mogok karyawan PT Angkasa Pura I, pihaknya menyiapkan advokasi bagi karyawan. “Kalau bandara lumpuh tiga hari, paling tidak akan rugi Rp 45 triliun. Daripada rugi triliunan, lebih baik pemerintah memenuhi tuntutan karyawan,” ujarnya.

Dihubungi Jawa Pos, Dirut PT Angkasa Pura I Bambang Darwoto mengungkapkan, manajemen masih membuka peluang untuk berdialog. “Yang dituntut SP (serikat pekerja) masih bisa dibicarakan. Dari tingkat kesejahteraan karyawan, PT Angkasa Pura I tidak kalah dengan BUMN lain. Bisa dicek di mana-mana,” ujarnya.

Soal rencana mogok karyawan, dia mengungkapkan, meski dibolehkan menurut Kepmenakertrans No KEP. 232/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah, harus ada bukti tertulis soal gagalnya perundingan. “Kami tidak merasa mengeluarkan bukti tertulis. Itu UU yang bicara ya,” ujarnya.

Karena tidak ada bukti tertulis, ujarnya, pemogokan tidak sah. “Maka karyawan yang mogok berarti mangkir. Jika dalam tujuh hari tetap tidak masuk, berarti menyatakan mengundurkan diri,” ujarnya.

Dia menambahkan, pemogokan di bandara tak semestinya dilakukan karena membahayakan keselamatan. “Itu melanggar aturan yang berlaku. Biar pihak berwajib menangani soal itu,” tambahnya.

Kalaupun karyawan tetap mogok, menurut Bambang, pihaknya sudah siap mengantisipasi. “Apalagi ada bandara yang menolak mogok di Jawa, Bali, dan Lombok,” tambahnya.

 

 

Sumber : Jawa Pos